Demo Indonesia Sekarat di Grahadi Surabaya menjadi perhatian publik setelah ratusan massa menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sebelas tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penciptaan lapangan kerja, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tuntutan tersebut, aksi ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dirasakan semakin berat. Pertanyaannya, apakah persoalan ini hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah saat ini, atau ada akar masalah yang lebih mendalam? Artikel ini mencoba mengulasnya dari perspektif ekonomi, politik, dan Islam.
Demo Indonesia Sekarat Menunjukkan Persoalan Ekonomi yang Saling Berkaitan
Kenaikan harga kebutuhan pokok bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Naiknya biaya energi, logistik, bahan baku, dan biaya produksi menyebabkan harga barang ikut meningkat. Ketika harga terus naik sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah secara seimbang, daya beli pun melemah.
Akibatnya banyak pelaku usaha mengalami penurunan omzet. Sebagian melakukan efisiensi bahkan menutup usahanya. Gelombang PHK pun meningkat sehingga lapangan kerja semakin sempit. Kondisi ini menciptakan lingkaran ekonomi yang saling memengaruhi: daya beli turun, usaha melemah, pengangguran bertambah, dan konsumsi masyarakat kembali menurun.
Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah juga menjadi terbatas karena anggaran harus dibagi untuk berbagai kebutuhan. Dampaknya, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun bantuan produktif belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal.
Persoalan Politik dan Sosial yang Menjadi Sorotan
Selain ekonomi, demonstrasi juga menyoroti arah kebijakan pemerintah. Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tetap menjadi prioritas ketika harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan utama.
Perlu dicatat bahwa pemerintah memiliki alasan tersendiri dalam menjalankan program-program tersebut, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi desa. Namun para pengkritik berpendapat bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit, prioritas anggaran seharusnya lebih difokuskan pada persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aksi ini juga menyinggung kekhawatiran sebagian kelompok terhadap meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivitas yang dinilai terlalu kritis serta semakin luasnya keterlibatan aparat keamanan dalam ranah sipil. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Akar Persoalan Bukan Sekadar Kebijakan, Tetapi Paradigma
Dari perspektif Islam, berbagai persoalan ekonomi dan politik tersebut dipandang bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan paradigma.
Dalam sistem kapitalistik, negara lebih banyak berfungsi sebagai regulator sementara mekanisme pasar menjadi penggerak utama perekonomian. Di bidang politik, kebijakan sering kali lahir melalui kompromi politik, kepentingan elite, maupun pertimbangan elektoral.
Akibatnya, pergantian pejabat ataupun pergantian program belum tentu mampu menyelesaikan persoalan apabila paradigma dasar penyelenggaraan negara tetap sama.
Islam Mengajarkan Negara Sebagai Pelayan Rakyat
Islam memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur negara.
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Karena itu, apabila masyarakat lebih membutuhkan stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan, maka sektor-sektor tersebut semestinya menjadi prioritas utama. Program lain yang belum mendesak dapat dievaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Islam juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan muhasabah kepada penguasa.
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim."
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
Dengan demikian, kritik yang disampaikan secara damai merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar. Dalam perspektif Islam, penguasa berkewajiban menerima koreksi apabila terbukti kebijakannya menyimpang dari keadilan dan syariat.
Indonesia Bukan Negara Miskin, Tetapi Kaya Raya
Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa.
Prof. Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa apabila korupsi di sektor pertambangan berhasil diberantas, nilai kekayaan negara yang dapat diselamatkan sedemikian besar sehingga secara ilustratif dapat setara dengan pembagian sekitar Rp20 juta kepada setiap penduduk Indonesia, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin.
Presiden Prabowo Subianto juga pernah menjelaskan bahwa selama 22 tahun Indonesia kehilangan sekitar 436 miliar dolar AS, sedangkan bila dihitung dalam rentang 42 tahun, jumlah kekayaan yang keluar mencapai sekitar 683 miliar dolar AS. Beliau juga menyinggung praktik under invoicing sebagai salah satu penyebab kebocoran kekayaan negara.
Pernyataan kedua tokoh tersebut menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata-mata karena kekurangan sumber daya alam, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.
Solusi Ekonomi Islam: Negara Aktif Menjamin Kesejahteraan
Islam memandang sumber daya alam strategis sebagai kepemilikan umum yang hasilnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Dalam penerapan kontemporer, banyak ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwa sumber daya vital yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak boleh dimonopoli segelintir pihak.
Negara berkewajiban mengelola kekayaan alam secara amanah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, membantu UMKM melalui pembiayaan tanpa riba, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Negara juga tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi harus menjadi pelaku aktif yang memastikan tidak ada rakyat yang menganggur karena tidak tersedia kesempatan kerja.
Solusi Politik Islam: Pemerintah Mendengar Rakyat
Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan, tetapi pelayan masyarakat.
Kritik terhadap penguasa dijamin sebagai bagian dari muhasabah. Aparat keamanan berfungsi menjaga keamanan masyarakat, bukan membatasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai. Kebijakan negara pun harus selalu dievaluasi berdasarkan kemaslahatan masyarakat dan ketentuan syariat.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan rakyat dibangun di atas prinsip amanah, keadilan, serta tanggung jawab.
Al-Qur'an Menjelaskan Sumber Keberkahan Sebuah Negeri
Allah SWT berfirman:
"Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan."
(QS. Al-A'raf: 96)
Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan sebuah negeri bukan hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam, tetapi juga oleh keimanan, ketakwaan, keadilan, dan tata kelola yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT.
Kesimpulan
Demo Indonesia Sekarat di Grahadi Surabaya menjadi gambaran bahwa persoalan ekonomi, politik, dan sosial masih menjadi perhatian masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya PHK, sempitnya lapangan kerja, hingga kebocoran kekayaan alam menunjukkan adanya tantangan besar dalam tata kelola negara.
Dari perspektif Islam, akar persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti program atau pejabat. Yang lebih mendasar adalah membangun paradigma pemerintahan yang menjadikan negara sebagai pelayan rakyat, mengelola kekayaan alam sebagai milik umum, menjamin hak masyarakat untuk melakukan muhasabah kepada penguasa, serta menghadirkan sistem ekonomi yang memastikan setiap warga memperoleh kebutuhan hidup yang layak.
Indonesia bukanlah negeri yang miskin. Dengan kekayaan alam yang Allah anugerahkan, tata kelola yang amanah, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana diajarkan Islam, negeri ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
